Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Kapal

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Kapal – Untuk melakukan penjualan atau pembelian kapal. Anda tentu saja membutuhkan surat perjanjian jual beli. Surat perjanjian tersebut dapat menjadi pegangan untuk selesaikan masalah yang bisa saja dapat timbul dikemudian hari.

PERJANJIAN JUAL BELI KAPAL

Kami yang betandatangan di bawah ini:

Nama    :               Ilham Hidayat

Pekerjaan           :               Karyawan Swasta

Alamat  :               Jl. Ahmad Yani No. 12 Makassar

Dalam perihal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama    :               Nelma Kharisma

Pekerjaan           :               Wiraswasta

Alamat  :               Jl. Macan No. 23 Makassar

Dalam perihal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pihak Pertama bersama dengan ini menjual kepada Pihak Kedua yang menerangkan telah belanja dari Pihak Pertama:

  • Sebuah kapal bernama “Pinisshi X”.
  • Terutama terbuat daripada Alumunium.
  • Cerobong asap, diuraikan didalam surat ukur tertanggal xxx Nomor xxx.

Dengan ukuran sebagai berikut:

– Panjang : 10 m (sepuluh meter)

– Lebar : 5 m (lima meter)

– Dalam : 4 m (empat meter)

– Isi Kotor : 20 m3 (duapuluh register ton)

– Isi bersih : 17 m3 (tujuhbelas register ton)

– Tanda Selar : xxx

Kapal dibikin di Taiwan didalam tahun 2016

Demikian tersebut segala alat-alat atau peralatan-peralatan pada kapal tersebut yang menurut cii-ciri dan peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat diakui sebagai bagian daripada kapal.

Selanjutnya Para Pihak menerangkan bahwa jual-beli ini dilangsungkan dan diterima bersama dengan persyaratan dan ke-tentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Jual-beli ini dilangsungkan dan diterima seutuhnya bersama dengan harga Rp 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah). Jumlah uang mana dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum Perjanjian ini ditandatangani. Dan, untuk penerimaan jumlah uang itu Pihak Pertama bersama dengan ini beri tambahan pelunasannya, sehingga Perjanjian ini terhitung merupakan kuitansi untuk penerimaan jumlah itu.

Pasal 2

Apa yang dijual/dibeli bersama dengan akta ini mulai hari ini ber-pindah kepada Pihak Kedua dan segala keuntungan dan ke-rugian yang didapat atau diderita, sebab itu mulai hari ini menjadi miliknya atau dipikul oleh Pihak Kedua

Pasal 3

Apa yang dijual/dibeli bersama dengan Perjanjian ini berubah ke didalam pegangan Pihak Kedua didalam kondisi layak laut (zoo waardig), dan mengenai perihal itu Pihak Kedua di kemudian hari tidak dapat mengajukan tuntutan apa pun terhitung pada Pihak Pertama.

Pasal 4

Apa yang dijual/dibeli bersama dengan Perjanjian ini bebas dari hipo tik dan hak-hak benda lainnya dan pula bebas dari sitaan.

Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa Pihak Per-tama adalah pemilik dari apa yang dijual bersama dengan akta ini, dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan penjualan ini, bahwa Pihak Pertama belum pernah menjual apa yang dijual bersama dengan akta ini kepada pihak lain, dan Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa mengenai perihal itu Pihak Kedua tidak dapat mendapat tuntutan dari pihak lain yang menunjukkan mem-punyai hak terutama dahulu ataupun turut mempunyai hak atas apa yang dijual bersama dengan akta ini.

Pasal 5

Biaya Perjanjian ini dan juga bea balik nama dan seluruh ongkos-ongkos mengenai bersama dengan penyerahan apa yang dijual bersama dengan Perjanjian ini kepada Pihak Kedua, denda-denda dan lain-lainnya yang terkait bersama dengan jual-beli ini seutuhnya di-pikul dan dibayar oleh Pihak Kedua.

Pasal 6

  1. Force Majeure yang dimaksud didalam perjanjian ini adalah suatu kondisi memaksa di luar batas kapabilitas ke dua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini, layaknya bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah terutama di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang di-sebabkan sebab kondisi di luar kapabilitas manusia.
  2. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju menjamin kerugiannya masing-masing.

Pasal 7

Selama apa yang dijual/dibeli bersama dengan Perjanjian ini belum dibalik nama atas nama Pihak Kedua, maka Pihak Pertama bersama dengan ini berikan kuasa bersama dengan hak substitusi kepada Pi-hak Kedua, kuasa mana tidak dapat ditarik ulang dan tidak dapat berakhir, sebab sebab-sebab yang tercantum didalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk me-wakili Pihak Pertama sebagai pemilik dari apa yang dijual bersama dengan akta ini didalam segala hal, urusan dan tindakan, tidak tersedia yang dikecualikan, sehingga Pihak Kedua atau penerima hak daripadanya berhak untuk melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang Pihak Pertama sendiri sebagai pemilik dari apa yang dijual bersama dengan Perjanjian ini, berhak untuk me-lakukan dan mengerjakannya, asal saja memikul seluruh risiko, pajak-pajak, dan beban-beban lainnya.

Pasal 8

Para Pihak bersama dengan ini berikan kuasa yang tidak dapat ditarik ulang kepada Pihak Kedua, dan masing-masing maupun bersama-sama, kuasa mana tidak dapat berakhir, sebab sebab-sebab yang tercantum didalam Pasal 1813 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata:

  1. untuk mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua se-penuhnya didalam segala perihal urusan dan tindakan mengenai balik nama kapal tersebut, untuk menerima pindahan hak atas nama dan ketangan Pihak Kedua;
  2. untuk mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua se-penuhnya didalam segala hal, urusan dan tindakan tidak tersedia yang dikecualikan sehingga kapal tersebut dapat dibalik nama atas nama Pihak Kedua.

Untuk urusan-urusan sub a dan b tersebut, menghadap di mana perlu, beri tambahan keterangan-keterangan, melakukan laporan-laporan, membuat, suruh membuat, dan menanda-tangani surat-surat dan akta-akta, menentukan daerah tinggal, singkatnya melakukan apa pun terhitung yang diperlukan untuk selesaikan urusan-urusan tersebut, tidak tersedia yang di-kecualikan

Para Pihak tersebut menerangkan bahwa apa yang dijual/ dibeli bersama dengan Perjanjian ini telah diserahkan menurut kondisi dan daerah di mana kapal tersebut saat ini berada.

Pasal 9

Apabila berjalan perselisihan di pada Para Pihak, maka dapat diselesaikan bersama dengan cara musyawarah. Jika bersama dengan musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka ke dua belah pihak menentukan domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Jakarta Utara.

Pasal 10

Demikian Perjanjian ini dibikin dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut didalam awal Perjanjian, dibikin rangkap dua bermeterai memadai dan juga mempunyai kapabilitas hukum yang serupa untuk masing-masing pihak.

Makassar, 04 Oktober 2018

PIHAK PERTAMA              PIHAK KEDUA

 

Ilham Hidayat    Nelma Kharisma

Saksi-Saksi:

  1. Udin Cholid TTD
  2. Saifullah Anwar TTD

 

Sumber : https://www.kumpulansurat.co.id/