Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

Hakikat bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan ini merupakan program pendidikan yang berlandasakan pada nilai-nilai pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia.

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

Apabila kita kaji secara historis-kurikuler mata pelajaran ini telah mengalami pasang surut pemikiran dan praktis.Sejak lahir kurikulum tahun 1946 di awal kemerdekaan sampai pada era reformasi saat ini.

  1. Tahun 1946

Pada tahun ini belum dikenal adanya matapelajaran yang menyangkut kewarganegaraan

  1. Tahun 1957

Pada tahun ini mulai diperkenalkan matapelajaran Kewarganegaraan. Isi pokok materinya meliputi cara memperoleh kewarganegaraan serta hak dan kewajiban warga negara. Selain matapelajaran Kewarganegaraan juga diperkenalkan matapelajaran Tata Negara dan Tata Hukum

  1. Tahun 1959

Pada tahun ini ini muncul matapelajaran CIVICS di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang isinya meliputi sejarah nasional, sejarah proklamasi, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, pidato-pidato kewarganegaraan presiden, serta pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

  1. Tahun 1962

Pada tahun ini telah terjadi pergantian matapelajaran CIVICS menjadi Kewargaan Negara.Penggantian ini atas usul menteri kehakiman pada masa itu, yaitu Dr. Saharjo, SH. Menurut beliau penggantian ini bertujuan untuk membentuk wara negara yang baik.Materi yang diberikan menurut keputusan menteri P dan K no. 31/ 1967 meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR, dan pengetahuan PBB.

  1. Tahun 1968

Pada tahun ini keluar kurikulum 1968 sehingga istilah Kewargaan Negara secara tidak resmi diganti menjadi Pendidikan Kewarganegaraan.

Materi pokoknya menurut jenjang pendidikan, yaitu

  1. Sekolah Dasar

      1) Pengetahuan kewarganegaraan

      2) Sejarah Indonesia

      3) Ilmu bumi

  1. Sekolah Menengah Pertama

      1) Sejarah kebangsaan

      2) Kejadian setelah kemerdekaa

3) Undang-Undang Dasar 1945

      4) Pancasila

      5) Ketetapan MPR

  1. Sekolah Menengah Atas

      1) Pasal-pasal UUD 1945 yang dihubungkan dengan tata negara

      2) Sejarah

      3) Ilmu bumi

      4) Ekonomi

  1. Sekolah Pendidikan Guru

     1) Sejarah Indonesia

      2) Undang-Undang Dasar 1945

      3) Kemasyarakatan

4) Hak Asasi Manusia (HAM

  1. Tahun 1973

Pada tahun ini Badan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bidang PKn menetapkan 8 tujuan kurikuler, yaitu:

  1. Hak dan kewajiban warga negara
  2. Hubungan luar negeri dan pengetahuan internasional
  3. Persatuan dan kesatuan bangsa
  4. Pemerintahan demokrasi Indonesia
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
  6. Pembangunan sosial ekonomi
  7. Pendidikan kependudukan
  8. Keamanan dan ketertiban masyarakat
  9. Tahun 1975

Pada tahun ini muncul matapelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menggantikan PKn. Menurut Tap MPR no. IV/MPR/1973 tentang GBHN menginstruksikan matapelajaran PMP masuk dalam kurikulum sekolah mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi

  1. Tahun 1984

Pada tahun ini kurikulum tetap mempertahankan matapelajaran PMP

  1. Tahun 1994

Pada tahun ini matapelajaran PMP diganti menjadi matapelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

  1. Tahun 2006

Pada tahun ini keluar kurikulum baru yang bernama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) muncul matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menggantikan PPKn.

Materi pokok menurut jenjang pendidikannya meliputi:

1.Sekolah Dasar

1) Norma-norma

2) Pancasila

3) Perilaku-perilaku yang baik dalam masyarakat

2.Sekolah Menengah Pertama

1) Undang-Undang Dasar

2) Struktur negara

3) Hukum-hukum ketatanegaraan

3.Sekolah Menengah Atas

1) Hubungan internasional

2) Keterbukaan

3) Keadilan

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara sekolah sebagai wahana pengembangan warga yang demokratis dan bertanggung jawab yang secara kurikuler Pendidikan Kewarganegaran yang harus menjadi wahana psikologis-pedagogis yang uatama.

Secara yuridis ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengandung amanat tersebut, yaitu :

  1. Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia dan Perubahannya (UUD 1945 dan Perubahannya), Khususnya alinea ke-4, yang menyatakan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dimaksudkan untuk : “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada Ketuhana Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sumber :

https://multiply.co.id/cowboy-hunting-apk/