KETERLIBATAN MNC DALAM KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI NEGARA BERKEMBANG

KETERLIBATAN MNC DALAM KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI NEGARA BERKEMBANG

KETERLIBATAN MNC DALAM KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI NEGARA BERKEMBANG

KETERLIBATAN MNC DALAM KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI NEGARA BERKEMBANG

Menurut salah satu penelitian, pada tahun 2003, gugatan yang menggunakan Alien Tort Claim Act / ATCA (gugatan dari pihak asing untuk menuntut individu asing maupun domestik atau perusahaan di Pengadilan AS) telah diajukan terhadap lebih dari 50 perusahaan multinasional yang melakukan bisnis di negara berkembang, dengan permintaan lebih dari $ 200 trilyun sebagai hukuman atas kerusakan yang ditimbulkan. Kendati perusahaan berhasil meniadakan kasus sebelum persidangan, angka tersebut semakin lama semakin bertambah dan menyulitkan perusahaan multinasional. Beberapa kasus tersebut antara lain:

Gugatan Kepada Exxon Mobil di Aceh

Gugatan terhadap Exxon Mobil menyatakan bahwa perusahaan itu harus bertanggungjawab atas keterlibatannya dalam teror yang dilakukan pihak militer Indonesia di Aceh dengan melakukan pembunuhan massal, penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan dan “penghilangan” paksa tanpa hukum secara sewenang-wenang. Perusahaan itu dituduh telah menyediakan fasilitas gedung yang digunakan pihak militer Indonesia untuk menyiksa penduduk lokal yang dicurigai memiliki hubungan dengan GAM serta peralatan berat perusahaan seperti mesin pengeruk yang digunakan untuk menggali kuburan massal terhadap korban-korban kekerasan militer. Perusahaan juga digugat telah membeli perlengkapan militer untuk pasukan keamanan yang bertugas di proyek mereka dan membayar tentara sewaan untuk memberikan nasehat, latihan, intelejen serta perlengkapan militer di wilayah proyek gas. Gugatan itu mengatakan pula bahwa pasukan keamanan Indonesia telah menggunakan dana perusahaan untuk operasi militer yang dirancang untuk menghancurkan perlawanan di Aceh dan meningkatkan kemampuan untuk melakukan taktik-taktik represif melawan kaum separatis di Aceh.
Namun Exxon Mobil menolak bertanggungjawab atas perilaku pasukan yang menjaga fasilitas operasi mereka. Mereka mengatakan Exxon “mengutuk pelanggaran HAM dalam berbagai bentuk” dan mereka telah mengatakannya secara aktif kepada presiden Indonesia.

Gugatan Kepada Unocal dan Shell di Myanmar

Kasus Unocal kali pertama didaftarkan tahun 1996 atas nama petani Myanmar, yang menuduh militer Burma melakukan teror dan pemerkosaan, serta mempekerjakan mereka secara paksa dan untuk membersihkan semak dan membangun jalan untuk saluran pipa gas Unocal yang dimiliki bersama dengan perusahaan minyak milik Negara Myanmar, dan Perancis. Dalam kasus ini, para penduduk menklaim bahwa perusahaan Unocal bertanggungjawab atas dasar keterlibatan kesalahan yang dilakukan Junta. Pada kasus Unocal ini, terdakwa yaitu pihak perusahaan menyediakan langsung dorongan dan bantuan kepada mereka yang melakukan tindakan pelanggaran HAM.

Kasus Shell Nigeria

Perusahaan ini dituntut lantaran keterlibatannya dalam pelanggaran HAM berat di Ogoniland, Nigeria. Perusahaan Kanada Talisman Energy (menyewa penasehat militer Shell untuk berkoordinasi dengan pemerintah, dan secara rutin mengadakan pertemuan yang melibatkan Talisman, intelijen militer, serta Menteri Energi dan Pertambangan di mana Talisman akan memetakan wilayah yang hendak dieksplorasi sehingga perlu untuk dibicarakan bagaimana cara mengatur masyarakat sipil pada daerah tersebut).

Studi Kasus Khulumani Afrika Selatan

Kasus Khlumani di Afrika Selatan (Afsel), diajukan pada 29 September 2004 ke pengadilan New York. Dalam kasus ini pemerintah dan perusahaan-perusahaan Afrika Selatan diminta membayar dana kemanusiaan sebesar $20 milyar. Yang menjadi tuntutan perkara Khulumani adalah bahwa MNC melanggar hukum internasional dan dilibatkan dalam kolusi dengan aparat keamanan negara apartheid. Dengan dukungan perusahaan ini, pemerintahan apartheid menjalankan pembunuhan di luar pengadilan, penyiksaan, pemerkosaan, penahanan sewenang-wenang, serta beragam kejahatan kamunusiaan.

Saat ini tidak ada satu kerangka aturan internasional yang mengatur perilaku perusahaan internasional, sehingga gugatan perdata menjadi satu-satunya cara untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan. Wacana tentang pertangungjawaban perusahaan mencuat dalam responnya terhadap ketidakmampuan atau ketidakmauan dari sebagian pemerintah untuk mengadopsi dan mengimplementasikan legislasi yang adil yang memproteksi warga negaranya dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh aktivitas dari perusahaan. Perusahaan harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa standar-standar internasional diterapkan, atau kurang lebih, tidak secara perkecualian melanggar, dalam menghargai hal-hal yang ditimbulkan oleh operasi mereka di negara di mana pemerintah kekurangan sumberdaya atau insentif untuk mengambil tindakan protektifnya sendiri.
Organisasi-organisasi internasional yang lain, termassuk PBB, Amnesty Internasional, dan Human Rights Watch, telah menawarkan berbagai standar tentang pertangungjawaban korporasi dalam rangka untuk mendorong Perusahaan Multi Nasional untuk bertindak serta bertangungjawab dengan pendekatan sosial terhadap komunitas-komunitas lokal, namun mengakui bahwa kepentingan korporasi dalam menghasilkan keuntungan tidak bisa dikesampingkan seluruhnya. Organisasi-organisasi resmi mengungkapkan bahwa standar-standar kolektif berhubungan dengan pengawasan atau monitoring, walaupun secara sukarela diadopsi dan diterapkan, memberikan insentif yang kuat bagi korporasi-korporasi untuk bertindak serta bertangungjawab secara sosial, khususnya dalam industri-industri di mana jenis produk dan respon pemakai mempunyai dampak signifikan dalam penjualan di pasar.
Salah satu prinsip Norma-norma PBB tentang pertangungjawaban dari Perusahaan Transnasional dan Perusahaan Bisnis lainya dengan berdasarkan pada Hak-hak Asasi Manusia menegaskan bahwa:
“Korporasi Transnasional dan usaha bisnis lainnya harus mengakui dan menghargai norma-norma penerapan dari hukum internasional, hukum nasional dan regulasi-regulasi, juga praktek-praktek administratif, aturan hukum, kepentingan publik, tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan-kebijakan ekonomi dan budaya termasauk transparansi, akountabilitas dan pencegahan korupsi, dan kewenangan dari negara di mana perusahaan beroperasi.”

Kelompok-kelompok masyarakat sipil, termasuk organisasi lokal, dengan dukungan dari pemerintah (jika sebagian besar pemerintahan mempunyai kemampuan), sangat penting dalam mendorong korporasi untuk bertindak secara bertangungjawab. Menurut Loomis, “tidak ada yang bisa mempengaruhi dengan baik manajemen perusahaan dan direktur perusahaan ‘untuk berpikir tentang fungsi mereka’ selain NGO (Organisasi Non Pemerintahan), konsumer, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan.”

Sumber: https://duniapendidikan.co.id/