Kewenangan Daerah 

Kewenangan Daerah

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaran otonomi daerah adalah untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat,pemerataan dan keadilan,demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Atas dasar itu, undang-unang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan luas,nyata dab bertanggung jawab kepada daerah sehinggaa memberi peluang kepada Daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas praksa sendiri seseuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewaenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, karena pemerintah dan provinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonomi sebatas yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.
Kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan secara luas,utuh dan bulat yang meliputi perencanaan,pelaksanaan,pengawasan pengendalian, dan evaluasi pada aspek pemerintahan.
Kewenagan pemerintah, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undan Nomor 22 Tahun 1999 tetang pemerintahan daerah adalah penyelenggara politik luar negeri,pertahannan,keamanan,peradilan monoter dan fisiskal,agama serta kewenangan dibidang lainnya.
Kewenangan provinsi sesuai dengan kedudukannya sebagai daerah otonom yang meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintah otonom yang bersifat lintas kabupaten/ kota dan kewenangan pemerintah dibidang lainnya.