KPAD Ajak Warga Cegah Eksploitasi Anak

KPAD Ajak Warga Cegah Eksploitasi Anak

KPAD Ajak Warga Cegah Eksploitasi Anak

KPAD Ajak Warga Cegah Eksploitasi Anak
KPAD Ajak Warga Cegah Eksploitasi Anak

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bekasi mengajak seluruh warga untuk ikut mencegah terjadinya praktik ekploitasi anak di bawah umur. Karena, beberapa waktu lalu, ditemukan anak jalanan (anjal) di bawah umur yang menjadi pengamen dan pengemis karena diperintahkan orang tuanya.

Komisioner KPAD Kabupaten Bekasi, Muh Rojak menuturkan, untuk meminimalisir

hal tersebut memerlukan kerja sama dari berbagai pihak.

Dia mengaku akan berkomunikasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi terkait dengan data anak jalanan yang terjaring dalam operasi tersebut. Selanjutnya, akan berkoordinasi dengan aparatur desa, kepolisian, instansi sekolah.

”Kami berharap anak kecil yang turun ke jalan harus mendapat perhatian kita semua. Jika masih ditemukan kami akan panggil memberikan pembinaan, jika masih ada orang yang berupaya dengan sengaja mengeksploitasi anak, dan menjadikan anjal sebagai sumber pendapatan, kami akan beri peringatan,” katanya kepada Radar Bekasi, Jumat (30/8).

Rojak menjelaskan, peringatan tersebut diberikan untuk kepentingan anak agar dapat menjalankan hidup lebih bail. Jika dilanggar, maka akan melaporkan ke pihak kepolisian.

Pihaknya juga berharap agar anak jalan mendapat perhatian dari Pemkab Bekasi.

Mereka harus mendapatkan hak pendidikan, hak kesehatan serta bantuan ekonomi khususnya dari keluarga pra sejahtra.

”Kami belum dapat data identias keluarga yang perintahkan anak jadi anjal, jika ada data atau nomor kontaknya KPAD akan datangi orang tuanya itu,” ujarnya.

Kata dia, ketentuan mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.

Pengusaha atau pihak yang mempekerjakan dan melibatkan anak-anak, dalam

pekerjaan-pekerjaan terburuk tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp500 juta.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Abdillah Majid menuturkan, pihaknya sedang dalam proses penyuluhan kepada masyarakat yang menjadi pengamen dan pengemis di jalan.

 

Sumber :

https://www.caramudahbelajarbahasainggris.net/