Mendikbud Masalah Guru Honorer Sedang Dicarikan Solusi

Mendikbud: Masalah Guru Honorer Sedang Dicarikan Solusi

Mendikbud: Masalah Guru Honorer Sedang Dicarikan Solusi

Mendikbud Masalah Guru Honorer Sedang Dicarikan Solusi
Mendikbud Masalah Guru Honorer Sedang Dicarikan Solusi

Pemerintah sampai sekarang belum punya solusi untuk mengakomodasi kepentingan guru honorer. Meski pemerintah membuka lowongan 100.000 guru pegawai negeri sipil (PNS) namun angka lowongan tersebut ternyata tidak otomatis dapat menampung guru honorer. Diperkirakan hanya 13.347 guru honorer -atau sekitar 13 % dari lowongan tersedia- yang bisa menjadi PNS. Para guru honorer terganjal aturan batas usia maksimal 35 tahun.

Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Kemdikbud) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) telah berdiskusi untuk mencari jalan keluar agar guru honorer mendapat hak yang layak.

Ia mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk mencari jalan keluar agar guru honorer mendapat hak yang layak.

“Para guru, khususnya guru honorer, kita harus bersyukur baru kali ini ada rekrutmen yang jumlahnya di atas 100.000 guru. Ini merupakan kesungguhan pemerintah dalam memperhatikan guru. Tapi dalam ketentuannya tentu tidak memuaskan semua pihak, nanti kami cari jalan keluarnya karena ini terkendala dengan regulasi,” kata Muhadjir di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Jumat (21/9).

Muhadjir menambahkan, bagi guru honorer yang terkendala regulasi atau

perundang-undangan Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah sedang mengusulkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Bagi yang belum terpenuhi juga diusulkan untuk menjadi guru tidak tetap (GTT) dengan pendapatan setara upah minimum regional (UMR) di masing-masing daerah.

Menurut Muhadjir menjadi P3K sebetulnya statusnya sama, karena terhitung sebagai ASN hanya perbedaan tidak mendapat pensiun.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini juga mengatakan

, Kemdikbud dalam mengusulkan formasi guru mempertimbangkan kualifikasi akademik dan lamanya pengabdian sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa para guru.

Jumat (21/9) siang ini, kata Muhadjir, digelar rapat terbatas (ratas) di Istana Negara yang melibatkan semua kementerian terkait salah satunya membahas mengenai guru honorer.

 

Sumber :

https://vidmate.co.id/