Mengenal Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

Mengenal Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

Mengenal Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

Mengenal Otonomi Daerah Menurut Para Ahli
Mengenal Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008 : 992)

otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut : “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Otonomi daerah

adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku. ( Hanif Nurcholis, 2007 : 30).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut : “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Contoh daerah otonom

(local self-government) adalah kabupaten dan kota. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh ( Hanif Nurcholis, 2007 : 29).

Dengan demikian otonomi daerah

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah harus dapat memenuhi semua urusan daerah yang diberikan. Urusan daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.


(Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/)