Posko UN Kemendikbud Terima 17 Pengaduan

Posko UN Kemendikbud Terima 17 Pengaduan

Posko UN Kemendikbud Terima 17 Pengaduan

Posko UN Kemendikbud Terima 17 Pengaduan
Posko UN Kemendikbud Terima 17 Pengaduan

Ujian Nasional (UN) tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan madrasah aliyah

(MA) tahun ini diikuti 1,8 juta peserta dari 20.553 satuan pendidikan. Hingga hari Senin Posko UN Kemendikbud menerima 17 pengaduan.

“Dari 46 informasi tersebut, pengaduan ada 17. Dari 17 pengaduan terdapat isu kebocoran 4, isu kecurangan 4, gangguan sistem 4, UNBK susulan 1, yang tidak dapat ikut UNBK 2 orang karena ada kegiatan keagamaan, dan kesalahan nama 1 orang,” ujar Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Irjen Kemendikbud), Daryanto dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Daryanto menambahkan bahwa pengawasan pelaksanaan UN juga melibatkan

instansi pemerintah yang terkait yaitu Ombudsman dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di provinsi. “Selain itu kesadaran masyarakat untuk sama-sama mengawasi sudah bagus, dan media juga turut mengawal pelaksanaan UN,” tambah mantan pejabat BPKP tersebut.

Namun, Sekretaris BSNP menyebut, kendala yang dihadapi tidak mengganggu pelaksanaan UN secara keseluruhan. “Pengaduan yang kami terima ada sedikit masalah adminstrasi pengindukan, karena kewenangan provinsi, kabupaten/kota, dan ada persoalan-persoalan yang lebih teknis terkait distribusi soal,” ujar Sekretaris BSNP.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan

(BSNP) Kiki Yuliati menyoroti distribusi soal UN. Tahun ini adalah tahun pertama pemberlakuan kewenangan pengelolaan sekolah menengah oleh provinsi. “Tantangan kita tahun ini lebih berat dalam distribusi soal. Tahun lalu kita titipkan ke provinsi, sudah dengan mudah terdistribusi, tahun ini tidak semua provinsi, kabupaten, kota memiliki koordinasi yang sama,” kata Kiki.

 

Baca Juga :