proses perumusan uud 1945

Sejarah formulasi UUD 1945, yang sekarang lebih dikenal sebagai UUD 1945, berasal dari berdirinya Badan Investigasi Indonesia Independen Persiapak atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Pada saat itu Ir Soekarno menyampaikan gagasan dasar membentuk negara yang disebut Pancasila. Gagasan itu disampaikan kepada Komite BPUPKI pada sore hari 28 Mei 1945 dan berlangsung hingga 1 Juni 1945.

Gagasan ini dilanjutkan dengan pembentukan 9 Komite, yang anggotanya ditunjuk dari 38 anggota BPUPKI. Komite 9 dibentuk pada 22 Juni 1945. Komite 9 memiliki tugas mengembangkan formula pembukaan yang disebut Piagam Jakarta. Jika Piagam ini di Jakarta kemudian direncanakan untuk membuka Konstitusi 45.

Piagam Jakarta berdasarkan hasil pertemuan sering menemui perdebatan dan perubahan hukuman di sana-sini. Akhirnya, setelah hukuman “dengan kewajiban untuk merealisasikan Syariat Islam bagi para pengikutnya,” Piagam Jakarta secara resmi menjadi pembukaan UUD 1945.

Piagam Jakarta hanya disetujui pada pembukaan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Tepat satu hari setelah membaca Proklamasi oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Pertama, Soekarni dan Moh. Hatta. Ratifikasi ini dilakukan oleh Komite Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Ratifikasi Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 29 Agustus 1945. Rancangan teks konstitusi 1945 baru-baru ini disusun secara sistematis pada sesi kedua Badan Investigasi Bisnis Independen (BPUK). Tidak adanya kata bahasa Indonesia harus disebut Badan Investigasi Bisnis Independen Indonesia (BPUKI), karena sesi ini khusus untuk Jawa.

Di tempat lain ada BPUK menurut pulau-pulau seperti BPUK Sumatera, BPUK Kalimantan, BPUK Sulawesi. Papua belum masuk karena masih di tangan Belanda. Sesi kedua ini berlangsung pada 10 Juli 1945 dan berlangsung tujuh hari hingga 17 Juli 1945.

Undang-Undang Dasar 1945

proses perumusan uud 1945

Tetapi implementasi UUD 1945 setelah pelantikan tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan, sejak antara 1945 dan 1450. Pemerintah, antara 18 Agustus 1945 dan 27 Desember 1949, masih menghadapi pekerjaan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pada 16 Oktober 1945, Wakil Ketua Moh. Hatta memberikan mandat dalam bentuk pernyataan Wakil Presiden no. X. Isinya memberitahunya bahwa KNIP diberi wewenang sebagai badan legislatif sampai pembentukan badan menangani masalah ini. Ini adalah pendahulu dari DPR dan MPR saat ini.

Pada 14 November 1945. Pemerintah pusat membangun kabinet semi-parlementer pertama. Ini didasarkan pada pemikiran Presiden, sehingga pemerintahan masa depan lebih demokratis.

Periode Konstitusi Republik Indonesia Amerika Serikat dan pelaksanaan Konstitusi 1945

1949 menjadi tahun bersejarah bagi Indonesia. Karena tahun ini mengubah sistem pemerintahan Indonesia. Antara 27 Desember 1949 dan 17 Agustus 1950. Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Amerika Serikat atau RIS. Periode ini memungkinkan negara memiliki negara yang dapat mengatur urusan negaranya sendiri tanpa dipaksa oleh pemerintah pusat.

Setelah masa Republik Indonesia, Amerika Serikat berakhir. Indonesia bergabung dengan demokrasi liberal. Konstitusi Konstitusi 1950 diciptakan tahun ini. Tahun 1950 juga diciptakan karena penampilannya antara 17 Agustus 1950 dan 5 Juli 1959. Periode ini sering terjadi secara bergantian di kabinet.

Perubahan kabinet yang tidak diatur telah menyebabkan perkembangan yang tidak jelas. Ada pembicaraan di sana-sini. Pekerjaan yang mendasarinya adalah jumlah orang yang lebih mementingkan kepentingan partai dan kelompok mereka. Namun, Konstitusi Sementara 1950 diatur oleh sistem demokrasi liberal. Orang Indonesia percaya bahwa sistem ini tidak cocok untuk keberlanjutan negara.

Presiden memutuskan bahwa administrasi negara Indonesia dengan sistem konstitusional sementara tahun 1950 sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara yang sulit dibangun dengan darah dan keringat. Menerapkan sistem ini menurut presiden mencegah pembangunan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Maka, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden tentang pembubaran konstitusi dan pengesahan UUD 1945 dan penghapusan Konstitusi Sementara tahun 1950 sebagai dasar negara Indonesia.

Masa pemulihan Konstitusi 1945

Setelah keputusan presiden dikeluarkan. Kemudian Konstitusi Sementara tahun 1950 dihapuskan, dan UUD 1945 dikembalikan ke yayasan negara. Namun ada banyak penyimpangan dalam implementasi.

Yang paling umum adalah presiden menunjuk presiden dan wakil presiden MPR / DPR dan MA dan wakil presiden APD untuk menjadi menteri negara. Bahkan Presiden Soekarno dinobatkan sebagai presiden seumur hidup yang dapat mengubah Indonesia menjadi negara diktator.

Undang-Undang Dasar 1945 di bawah Orde Baru

Setelah transfer energi dari Ir. Soekarno memberi tahu tentara bahwa tatanan lama sudah berakhir. Tentara menyebut Jenderal Soeharto sebagai presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto berjanji untuk melaksanakan Hukum dan Pancasila secara murni dan sesuai dengan ide aslinya.

Selama Orde Baru, sejarah perumusan UUD 1945 juga telah menjadi konstitusi yang sangat “sakral”, di antaranya serangkaian peraturan:

  • Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat no. I / MPR / 1983, yang menyatakan bahwa MPR bertekad untuk membela UUD 1945, tidak ingin melakukan perubahan.
  • Keputusan MPR / MPR / 1983 tentang referendum, yang menyatakan, antara lain, bahwa jika MPR ingin mengubah UUD 1945, pertama-tama mereka harus mencari pendapat publik melalui referendum.
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yaitu TAP implementasi MPP Nomor IV / MPR / 1983.

Periode transisi

Sebagai hasil dari demonstrasi besar-besaran oleh para pelajar di Jakarta pada tahun 1998. Presiden Soeharto mengakui dan mengundurkan diri sebagai presiden setelah 32 tahun menjabat. Selama periode ini, tidak banyak perubahan pada UUD 1945. Hal ini disebabkan oleh pemutusan masa jabatan presiden yang sedang menjabat, B. J Habibie, yang diangkat sebagai Presiden Indonesia untuk pembebasan Timor-Leste dari NKRI.

Masa reformasi

Dalam perubahan reformasi 1998, salah satu persyaratan siswa adalah perubahan UUD 1945. Alasan di balik permintaan ini adalah bahwa MPR harus memegang urutan tertinggi di negara bagian dan bukan di tangan rakyat. Presiden juga memiliki kekuatan yang sangat besar, ditambah sejumlah artikel yang dapat disalahartikan. dan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang tidak cukup didukung oleh ketentuan konstitusi.

Tujuan yang juga diharapkan dalam amandemen UUD 1945 adalah untuk memperbaiki aturan dasar dalam tatanan negara, untuk menegakkan kedaulatan rakyat, dan untuk menegakkan hak asasi manusia, mendistribusikan kekuasaan secara adil dan menunggu negara ada secara demokratis dan berdasarkan hukum.

Perjanjian itu akhirnya dibentuk oleh fakta bahwa itu tidak mengubah pembukaan UUD 1945, mempertahankan struktur negara, kesatuan negara yang kemudian dikenal sebagai negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pada akhirnya menegaskan sistem presidensial, gambaran umum tentang peraturan Presiden dan metode kerja

Antara 1999 dan 2002, UUD 1945 menyajikan empat amandemen (amandemen) yang ditetapkan dalam Sesi Umum MAP dan sesi tahunan:

  • Sesi Umum MPR 1999, 14-21 Oktober 1999
  • Sesi Tahunan MPR 2000, 7-18 Agustus 2000
  • Sesi Tahunan MPR 2001, 1-9 November 2001
  • Sesi MPR Tahunan 2002, 1-11 Agustus 2002

Baca Juga :