Reformasi Konstitusi

Reformasi Konstitusi

Reformasi Konstitusi

Reformasi Konstitusi

Jika dilakukan analisis dalam perspektif sejarah maka setidaknya ada 3 (tiga) gelombang perubahan konstitusi yang pernah terjadi dalam pembentukan konstitusi di dunia, yaitu misalnya antara lain:

  1. Pada periode kolonialisme. Pada kurun waktu tersebut, kekuatan dan sistem kekuasaan dari negara penjajah telah memaksakan kekuasaannya pada setiap negara jajahannya untuk menggunakan hukum yang berasal dan berpihak pada kepentingan penjajah. Inilah periode awal perubahan hukum di sebagian besar negara jajahan pada periode zaman penjajahan. Pada masa itu, tata hukum dan tata hubungan antarwarga negara dilakukan dengan menggunakan sistem dan hukum kekuasaan dari penjajah. Negara yang dijajah “dipaksa” untuk tunduk di bawah aturan konstitusi penjajah yang sebagiannya diatur secara eksepsional. Hak “bumiputera” berbeda dengan warga negara Belanda ataupun kaum ningratnya. Hal ini dapat dilihat dalam periode penjajahan Belanda atas Indonesia, ataupun negara-negara yang berada dalam penjajahan Inggris;
  2. Pada dekade sekitar tahun 1940 an. Pada periode ini terjadi perlawanan dari negara jajahan untuk membebaskan dirinya dari kekuasaan penjajah mulai terjadi dan sebagiannya berhasil mendeklarasikan pembebasannya menjadi negara yang merdeka. Dalam kurun waktu ini, terjadi perubahan konstitusi karena negara yang merdeka mulai melakukan reformasi konstitusinya agar sesuai dengan kepentingannya sendiri. Perubahan konstitusi ditujukan untuk memberikan “moral authority or legitimacy” pada awal kemerdekaan bangsa dimaksud guna membedakannya dari dan dengan konstitusi penjajahnya. Tentu saja, ada beberapa negara yang mendapatkan kemerdekaannya tidak melalui proses revolusi sehingga terjadilah proses adaptasi atau transplantasi sistem kekuasaan negara penjajah kepada negara jajahannya dengan berbagai modifikasi tertentu yang kemudian kelak dirumuskan dalam konstitusi. Hal ini dapat dilihat di hampir sebagian besar negara Commonwealth;
  3. Pada periode tahun 1990 an. Pada kenyataanya, di sebagian besar negara yang semula berhasil membebaskan dirinya dari kekuasaan kolonialisme secara perlahan berubah menjadi negara yang otoriter. Para penguasa yang semula diberikan mandat untuk menjalankan kekuasaan demi dan untuk sepenuh-penuhnya kepentingan rakyat telah menjadi kekuasaannya itu untuk kepentingan sendiri dan atau bersama kelompoknya saja. Penguasa dimaksud telah memegang kekuasaan selama 2 hingga 4 dekade serta mereka telah memberikan justifikasi munculnya gerakan masyarakat kritis yang akhirnya membesar menjadi gerakan sosial yang mempunyai tuntutan untuk membebaskan masyarakat dari kekuasaan otoriter. Negara yang mengalami proses revolusi dimaksud biasanya melakukan perubahan yang signifikan di dalam menata sistem kekuasaannya melalui perubahan konstitusi. Hal ini dapat dilihat di berbagai negara seperti: Korea Selatan, Afrika Selatan, Philipina, dan termasuk Indonesia.
  1. Perubahan Konstitusi dan Reformasi di Bidang Kekuasaan Kehakiman

Perubahan konstitusi biasanya mempunyai pengaruh terhadap pola hubungan kekuasaan di antara organ kekuasaan, termasuk kekuasaan kehakiman. Secara umum, suatu konstitusi memuat prinsip yang menolak pemusatan kekuasaan. Eric Barendt menyatakan “the principle is concerned with the avoidance of concentration of power … the each branch of goverment – legislature, executive, and judiciary – is able to check and exercise of power by the others …”.

Pada konteks perubahan konstitusi di Indonesia seperti telah diuraikan di atas sesungguhnya perubahan dimaksud mempunyai pengaruh dan kaitan erat dengan sistem kekuasaan kehakiman.

Uraian di bawah ini akan menjelaskan pengaruh dan kaitan erat antara perubahan konstitusi dengan sistem kekuasaan kehakiman melalui kajian pada rumusan yang tersebut dalam UUD Tahun 1945 sebelum dan pasca amandemen dihubungkan dengan ajaran Trias Politika. Analisis juga mengkaji, apakah sistem kekuasaan di Indonesia menganut pemisahan kekuasaan ataukah pembagian kekuasaan. Berdasarkan telaahan tersebut baru kemudian akan dihubungkan dengan sistem kekuasaan kehakiman.

Hal lain yang juga akan menjadi objek kajian adalah, problem dan dinamika dalam penerapan kekuasaan kehakiman pasca amandemen UUD Tahun 1945 karena pada konstitusi amandemen, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta adanya lembaga Komisi Yudisial yang menjadi bagian dari sistem kekuasaan kehakiman.