Terapkan Sistem Zonasi, Pemerintah Harus Benahi Lokasi Sekolah

Terapkan Sistem Zonasi, Pemerintah Harus Benahi Lokasi Sekolah

Terapkan Sistem Zonasi, Pemerintah Harus Benahi Lokasi Sekolah

Terapkan Sistem Zonasi, Pemerintah Harus Benahi Lokasi Sekolah

Pengamat pendidikan Said Hamid Hasan meminta pemerintah membenahi lokasi sekolah. Menurut dia, selama ini lokasi sekolah yang dibangun pemerintah bukan atas pikiran zonasi tapi pada warisan Belanda yang menempatkan sekolah di lingkungan domisili mereka. Setelah Indonesia merdeka, sekolah didirikan berdasarkan kesediaan lahan bukan perhitungan penduduk di pemukiman tertentu.

Lebih lanjut, Said mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan

Nasional (Sisdiknas) memang guru dapat bekerja lintas batas tetapi memindahkan guru tidak sama dengan memindahkan barang. “Kompleksitasnya dapat menimbulkan persoalan keluarga, sosial, budaya dan kemungkinan tuntutan hukum,” ujarnya kepada SP, Rabu (19/9) pagi.

Untuk itu, Said mengatakan, pemerintah harus menerapkan skema zonasi ini secara bertahap sehingga persoalan di lapangan dapat terselesaikan sesuai rencana.

Ia menilai, ide untuk menerapkan zonasi memang bagus. Namun, pemerintah tidak serta merta langsung dapat menerapkan karena harus memperhatikan syarat yang harus dipenuhi. Yakni, kualitas dan mutu sekolah negeri dalam zonasi harus sama sehingga orangtua, siswa dan masyarakat mendapat hak sama seperti sebelum sistem zonasi diterapkan.

“Kualitas sekolah harus sama, jika tidak ada perlakuan diskriminatif bagi siswa yang

ada di zoning yang sekolahnya tidak berkualitas seperti akreditasi C atau di bawahnya,” kata Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung itu.

Said juga mengatakan, pemerintah harus memperhatikan jumlah sekolah yang ada di satu zona. Kapasitas daya tampung sekolah negeri harus mampu menampung semua anak agar mereka mendapatkan hak yang sama.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, sistem zonasi merupakan puncak dari kebijakan pembenahan sistem persekolahan.

Untuk itu, ia meminta agar rangkaian kebijakan zonasi dapat dipahami secara baik

oleh para pengambil kebijakan di daerah. Menurutnya, pemerintah pusat semakin mempercayai pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan. Hal itu tercermin dalam rencana alokasi transfer daerah di anggaran fungsi pendidikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 yang semakin besar jumlahnya.

Saat ini, Kemdikbud sudah menyiapkan sekitar 1.900 zona. Muhadjir meminta agar perwakilan pemerintah daerah dapat bersama-sama menetapkan zona-zona persekolahan di wilayah masing-masing.

 

Sumber :

https://daftarpaket.co.id/